Menjaga Keberlanjutan Pemkab Tasikmalaya Matangkan Exit Strategy Program UPLAND

TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) bergerak cepat mengamankan masa depan sektor pertanian pasca-berakhirnya program internasional UPLAND. Langkah strategis ini diwujudkan melalui gelaran Diskusi Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Project UPLAND yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (29–30 Juni 2026), bertempat di Hotel Aston Inn, Kota Tasikmalaya.

​Langkah krusial ini diambil menyusul tenggat waktu pelaksanaan program kerja sama Kementerian Pertanian RI tersebut yang akan resmi berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 mendatang. Guna memastikan aset, infrastruktur, teknologi, serta kelembagaan tani yang telah dibangun sejak tahun 2020 tidak terbengkalai, Pemkab Tasikmalaya mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan komitmen bersama serta Rencana Aksi Daerah (RAD) pembinaan lanjutan.

​Kolaborasi Lintas Sektor Demi Petani

​FGD yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya ini melibatkan puluhan elemen penting. Di antaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, Dinas PUTRLH, Dinas Sosial, perbankan seperti PT Bank BPR Cipatujah (Perseroda), hingga perwakilan Kelompok Tani serta Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dari Wilayah Utara dan Selatan Tasikmalaya.

​Kepala DPKPP Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Wahyudin, S.P., M.P., dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi dan keberlanjutan program adalah harga mati bagi kesejahteraan petani setempat. Selama enam tahun berjalan (2020–2026), megaproyek ini telah menyentuh berbagai sektor krusial di kecamatan-kecamatan produktif seperti Cipatujah, Cisayong, Pagerageung, Sukaresik, dan Sukahening.

​Untuk menjamin penanganan yang komprehensif, jalannya diskusi pada hari pertama dibagi ke dalam tiga kluster utama:

1. Kelompok A (Fisik dan Teknologi): Mematangkan keberlanjutan aspek infrastruktur pertanian, pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta percepatan adopsi teknologi oleh petani.
2. ​Kelompok B (Sosial dan Lembaga): Menyoroti penguatan kelembagaan kelompok tani, aspek kesetaraan gender dan pemenuhan nutrisi, serta implementasi adaptasi perubahan iklim (4 SECAP).
3. Kelompok C (Bisnis dan Permodalan): Merumuskan strategi pengembangan bisnis pertanian, akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro, serta penguatan kemitraan dengan off-taker (pembeli siaga).

​Melangkah Mandiri Pasca 2026

​Memasuki hari kedua, diskusi difokuskan pada pembacaan serta penandatangan draf rumusan komitmen bersama. Melalui pembagian kluster yang mendalam, Pemkab Tasikmalaya optimistis bahwa pembinaan pasca-proyek tidak akan berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam program kerja tahunan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Dengan kata lain, saluran irigasi yang sudah dibangun akan tetap dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum, permodalan kelompok tani akan terus dikawal oleh Bank BPR Cipatujah, dan pemasaran hasil panen meluas lewat binaan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Dengan strategi penutupan program yang matang ini, investasi besar yang telah ditanamkan sejak tahun 2020 diharapkan terus berbuah manis, menjadikan para petani di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih mandiri, modern, dan sejahtera secara berkelanjutan.